KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM BIDANG PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Fadli Afriyadi

Abstract


Dalam mewujudkan kesejahteraan Negara (welfare state) sebagai sebuah keseriusan suatu bangsa untuk mewujudkan tujuan tersebut Negara harus hadir serta menunjang Sumber Daya Manusianya (SDM) sehingga arah masa depan bangsa dapat terjamin untuk berkompetisi menghadapi persaingan dunia ( World Competition ), untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia tersebut sehingga nantinya dapat berkompetisi, negara harus mendidik anak-anak bangsa dengan mempersiapkan sistem pendidikan (Education System) dan mewajibkan Pendidikan (Education) terhadap anak-anak bangsanya.

Keywords


Kewajiban, Warga Negara, Pendidikan

Full Text:

Untitled

References


Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

A. Eide (editor), Economic, Social and Cultural Rights, A Text Books, Martinus Nijhoff

Publishers, London, 2001.

H.A.R Tilaar (1), Kekuasaan Dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional Dalam

Pusaran Kekuasaan, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2003.

H. Syaukani HR., Titik Temu dalam Dunia Pendidikan (Tanggung Jawab Pemerintah,

Pendidik, Masyarakat & Keluarga dalam Membangun Bangsa) , (Jakarta: Nuansa

Madani, 2002).

Kuntjoro Purbopranoto, Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila, Pradnya Paramita,

Jakarta, 1976.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

.

M. Quraish Shihab, “Membunikan” Al-Qur’an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan

Masyarakat. Bandung: Penerbit Mizan, Bandung, 1995, Cet. Ke-9.

Nana Syaodih, Ayi Novi Jami’at, Ahman, Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah

Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrumen), Refika Aditama, Bandung, 2006.

Nurani Soyomukti, Teori-Teori Pendidikan, Ar-Ruzz Media, Jogyakarta, 2010.

Revrisond Baswir, Pembangunan Tanpa Perasaan, Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi,

Sosial dan Budaya, ELSAM, Jakarta, 2003.

Soegarda Poerbakawtja, Ensiklopedi Pendidikan, Gunung Agung, Jakarta, 1982.

S. Abdi, dkk., Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi

Daerah, PusHAM UII, Yogyakarta, 2009.

A. UNDANG – UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

B. SUMBER LAINNYA

Ki Gunawan, Memaknai Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang Pendidikan, lihat: KOMPAS,

Juli 2003.




DOI (Untitled): http://dx.doi.org/10.24127/lr.v4i1.1269.g874

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

ISSN Print : 2549-113X ISSN Online: 2580-166X

 

Alamat Redaksi :

Jl. Ki Hajar Dewantara 116 Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung

Telp.: (0725)42445-42454 Fax: (0725)42445

Kontak: 081272533316 (Nitaria Angkasa,  SH. MH)

E-mail: law@ummetro.ac.id


 

Creative Commons License
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Web
Analytics View My Stats