PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH
Abstract
Keywords
Full Text:
UntitledReferences
Buku:
Hendi Gusta Rianda dan Ahmad Saleh, Kewenangan Pengelolaan Wilayah Lut Pesisir Menurut
Unang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Heryandi
dkk, Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah,
Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019.
Saad, S. , Politik Hukum Perikanan Indonesia, Jakarta: Lembaga Sentra Pemberdayaan
Masyarakat, 2003.
Jurnal Ilmiah:
Cendana Prasetyo, Kanyadibya, “Mencegah “Tragedy of the Commons” di Teluk Sawai
dengan Sasi pada Era Otonomi Daerah”, Journal Governance Innovation, Vol. 1, No. 1, Maret
Dahuri, Rokhimin, “Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring dengan
Pelaksaaan Otonomi Daerah”, Jurnal Mimbar, Vol. 17, No. 2, April-Juni 2001.
Hikmayani, Yayan dan Maharani Yulisti, “Dampak Ekonomi Program Pengembangan
Usaha Mina Pedesaan (PUMP) pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan”, Jurnal
Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan”, Vol. 10, No. 2, 2015.
Marzel Pelealu, Andreas, “Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012”, Jurnal
EMBA, Vol. 1, No. 4, Desember 2013.
Prihadi, Singgih, Budhi H. Iskandar, dan Fis Purwangka, “Intensitas Kerja Pengawas
Perikanan pada Aktifitas Patroli Laut Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di
Jakarta”, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, Vol. 7, No. 2, November 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.24127/lr.v4i1.1272
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.