EKSISTENSI KEMENTERIAN NEGARA DALAM SISTEM PRESIDENSIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

Abstract

Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan bahwa wewenang eksekutif ada pada Presiden. Hal ini menunjukkan salah satu ciri penting dalam pemerintahan presidensial. Kemudian Pasal 17 UUD Negara RI Tahun 1945 mempertegas hal ini dengan menetapkan bahwa presidenlah yang memilih menterimenterinya. Dalam sistem presidensial ini, kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif, Presiden menunjuk pembantu-pembantu yang akan memimpin departemennya masingmasing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaiamanakah Kedudukan Kementerian Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. dan apakah Tugas dan Fungsi Kementerian Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedudukannya telah jelas dalam struktur ketatanegaraan kementerian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden secara langsung atas segala tugas dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing menteri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sedangkan tugas, fungsi dan susunan organisasi Kementerian Negara diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019. Pada dasarnya Tugas para menteri adalah untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan dan menjalankan pemerintahan Negara sesuai dengan amanat konstitusi, dalam melaksanakan tugasnya, fungsi Kementerian.